Hindari Keguncangan Publik, Profesionalitas Survei Harus Ditingkatkan

Suasana Konferensi Nasional Komunikasi Politik 2014

Suasana Konferensi Nasional Komunikasi Politik 2014

MALANG: Untuk menyelamatkan publik, profesionalitas survei harus ditingkatkan. Survei yang berkredibilitas tinggi bisa mengedukasi publik. Tapi sebaliknya, survei yang dipolitisir bisa mengguncang persepsi masyarakat secara destruktif.

Demikianlah salah satu rekomendasi strategis Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya pasca menggelar Konferensi Nasional Komunikasi Politik Tahun 2014. “Lembaga survei harus profesional. Kasus-kasus sejumlah lembaga survai yang mengumumkan quick count berbeda dapat mengguncang publik. Ini perlu kita antisipasi,” ungkap Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Bambang Dwi Prasetyo, di Kompleks FISIP Universitas Brawijaya, Senin (27/10).

Ia menjelaskan, kecenderungan lembaga survai yang mengeluarkan hasil survai secara berbeda dapat menimbulkan masalah pada perbedaan pandangan yang tajam di masyarakat. Apalagi jika isu politik tersebut dipolitisir. Untuk meminimalisir hal itu, menurut dia, lembaga survei politik harus mengacu pada nilai-nilai akademik yang dapat dipercaya prosedur dan metode penelitiannya.

Senada dengan pendapat Bambang Dwi Prasetyo, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pegiat survei dan polling diantaranya adalah kecermatan mereka dalam menggali topik-topik substantif. “ Hal tersebut juga terkait dengan cara mereka untuk merumuskan pertanyaan dan cara menyusun urutan pertanyaan yang tepat agar mampu mendapatkan jawaban yang tidak menyesatkan,” urai Kuskridho dalam konferensi nasional politik jurusan Ilmu Komunikasi kemarin (27/10). Lebih jauh pegiat survei yang juga akademisi FISIPOL UGM ini menjelaskan bahwa menanyakan hal remeh yang memiliki relevansi yang rendah dengan kepentingan kolektif masyarakat bisa menyesatkan. Pun dengan penyusunan rumusan masalah yang salah juga berakibat pada jawaban yang bias dari responden.

Dalam situasi yang penuh dengan praktik-praktik komunikasi yang kurang kondusif itu, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, sebagai lembaga akademik terus berupaya ikut menyumbangkan ide alternatif untuk arah bangsa ke depan yang lebih maju. “Khusus menyikapi hal ini, ada beberapa rekomendasi strategis,” ujar Bambang.

Salah satu peserta menyampaikan makalah dalam ruang call of paper.

Salah satu peserta menyampaikan makalah dalam ruang call of paper.

Sementara, Koordinator Seminar dan Konferensi Nasional Komunikasi Politik 2014, Antoni, menambahkan sejumlah pernyataan sikap dari Jurusan Komunikasi menjadi penting dirumuskan, terkait terwujudnya proses dan pelaksanaan pemilu yang lebih baik. “Konferensi nasional ini, pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap praktik politik pemilu tahun 2014 ini,” kata dia.

Pernyataan sikap pertama, lanjut Antoni, Komunikasi UB menyesalkan fenomena praktik media yang terlalu condong pada kandidat tertentu dalam pemberitaannya. Sementara, Komisi Penyiaran Indonesia sangat terbatas kewenangannya. “Profesionalitas lembaga survai harus ditingkatkan” tegas Doktor Komunikasi lulusan Universitas Indonesia ini.

Dalam keadaan semacam ini, menurut Antoni, sebaiknya pemerintah tidak terjebak dalam politik pencitraan yang seolah memenuhi ekspektasi publik. Di samping itu, yang tidak kalah penting, menurutnya, ialah perlunya memberi perhatian pada kehadiran media baru. Terutama mengenai sikap yang sehat dalam penggunaannya.

“Media baru memang sebuah peluang baru untuk komunikasi politik. Tapi, kesiapan masyarakat selaku pengguna perlu diperhatikan agar kehadiran media baru tidak menjadi destruktif bagi kehidupan berpolitik yang sehat,” katanya.

Sementara itu pada bidang akademik, Ketua Lustrum II Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, mengemukakan langkah strategis yang perlu ditingkatkan ialah pengembangan kajian komunikasi politik secara terus menerus.

“Saat ini terlihat cukup jelas adanya kejenuhan terhadap perspektif barat. Karena itu perspektif lokal perlu ditingkatkan,” ungkap Anang.

Anang menguraikan, perspektif lokal itu bisa ditingkatkan dengan mengembangkan kajian komunikasi politik berbasiskan budaya lokal. “Diharapkan hasil kajian seperti ini akan memberi kontribusi bagi praktek komunikasi politik yang memiliki karakter yang berakar pada budaya bangsa,” pungkas Doktor Komunikasi lulusan University of South Australia, ini.

SIMPLE SIDE TAB